Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3685/DJA/HM.1.1/XI/2024 perihal Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi Nasional Hasil Pengawasan Perlindungan Anak, KPAI Tahun 2024 yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 19 - 20 Nopember2024, maka bertempat di Ruang Media Center PA Pontianak pimpinan bersama para tenaga teknis tampak mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom Meeting.

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan mengusung tema “Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas” dengan diisi acara sebagai berikut.

Hari Pertama 19/11/2024 diisi dengan kegiatan :

1. Sambutan Ketua KPAI
2. Sambutan Ketua Komisi VIII DPR Republik Indonesia
3. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
4. Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Pembukaan Acara
5. Penyampaian persentasi tentang Pengawsan Hak Sipil Anak dan Partisipasi Anak di Indonesia yang kemudian ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Penyampaian persentasi Pengawasan pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia dan sebagai penanggap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
7. Penyampaian persentasi Pengawasan Anak Putus Sekolah (ATS) di Indonesia dan sebagai penanggap yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
8. Penyampaian persentasi Pengawasan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Satuan Pendidikan dan Taman Bermain Anak di Indonesia) yang kemudian ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia
9. Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAAD) dengan tema Meningkatkan Komitmen dan Sinergitas Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas melalui pendekatan Sub Komisi
   

Hari Kedua 20/11/2024 diisi dengan kegiatan :

1. Presentasi Hasil Pennngawsan PKA , eksploitasi dan TPPO pada anak dan yang menjadi penanggap yakni Kapala Kepolisian Republik Indonesia
2. Pengawasan Anak Korban Jaringan Terorisme yang ditanggapi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
3. Pengawasan Anak korban kekerasan di ruang digital yang ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
4. Pengawasan Anak Korban Kejahatan Seksual dan ABH yang ditanggapi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Kondisi Anak Rentan yang ditanggapi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia
6. Pengawasan hak anak wilayah 3 T yang ditanggapi oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
7. Ditutup dengan pembacaan kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut.