cropped-pin-ZI-2.png

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A

85fdecbf-0cfd-4bae-9251-561e40b8cea0
header home
Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia

Senin (02/12/2024). Menindaklanjuti Surat Direktur Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 3857/DJA.2/HM2.1/XI/2024 perihal undangan untuk mengikuti Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Maka Pimpinan beserta Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pontianak turut hadir secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Tampak saat Ketua, Wakil Ketua dan Panitera saat mengikuti kegiatan zoom tersebut

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh berbagai kalangan Kementerian/Lembaga terkait, masyarakat sipil, mitra pembangunan, akademisi dan lain-lain.

Peluncuran tersebut diawali dengan pidato kunci dari pihak Indonesia dan Australia yang dari tahun 2022 menginisiasi serangkaian dialog internasional dan nasional, termasuk pelaksanaan Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, yaitu:
1. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Austrlia untuk Indonesia yang mendukung fasilitasi kerjasama dan dialog antara Indonesia dan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah dari kedua negara.
2. The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diwakili oleh the Hon. Justice Suzanne Christie dan the Hon. Justice Liz Boyle, yang akan memberikan highlights dari rangkaian dialog bertemakan isu-isu utama dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian.
3. Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., yang akan memberikan pidato kunci mengenai peran pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dan komitmen Mahkamah Agung RI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan perbaikan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan putusan perceraian.
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA, yang akan memberikan pidato kunci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 dengan menguraikan arah kebijakan strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan, sekaligus membuka acara

Skip to content