cropped-pin-ZI-2.png

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A

85fdecbf-0cfd-4bae-9251-561e40b8cea0
header home
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

NoUraianLihat Aturan
1.Undang-Undang  No. 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil NegaraDownload
2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat HakimDownload
3.Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilDownload
4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan HakimDownload
 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah AgungDownload
6.Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis KepegawaianDownload
7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriDownload
8.Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SipilDownload
9.Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriDownload
10.Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan PaniteraDownload
11.Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan StrukturalDownload
12.Peraturan Presiden RI Nomor 17  Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan  Fungsional Analis KepegawaianDownload
13.Peraturan Presiden RI Nomor 71  Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan  Fungsional PustakawanDownload
14.Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di BawahnyaDownload
15.Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapat dan Belanja NegaraDownload
16.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
17.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009  Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang KepegawaianDownload
18.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/IX/2014  Tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan AgamaDownload
19.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017  Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Di Lingkungan PeradilanDownload
20.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
21.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
22.Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019  Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
23.Keputusan Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020  Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
24.Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri SipilDownload
25.Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 2 Tahun 2018  Tentang  Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri SipilDownload
26.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunaan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja PegawaiDownload
27.Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat FungsionalDownload
28Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
29Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaDownload
Skip to content