Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan - Pengadilan Agama Pontianak

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A

header home

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
8.	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2959 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan PNBP di lingkungan Peradilan Agama.
9.	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 April 2021 Tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Legalisasi Akta Cerai bagi WNI yang akan menikah di luar negeri.
10.	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/PJA/HK.00/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
11	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tanggal 25 Juni 2021 Yang Memuat Infografis Policy Brief dan Brosur Hak-Hak Perempuan dan Anak Paca Perceraian
12	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
13	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Bimbingak Teknis yang wajib diikuti Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Penganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di Lingkungan Pengadilan Agama
14	Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2115/DJA/HM.01/I/2021 Tentang Aturan Juknis Laporan WFH dan WFO Masa Pandemi Covid-19
15	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666/DJA/HM.00/11/2021 Tanggal 1 November 2021 Tentang Penyempurnaan Prosedur PEngiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung
16	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3128/DJA/OT.01/SK/II/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNBP di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021
17	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4279/DJA/HM.00/12/2021 Tentang Pengisian Data Saldo Keuangan Berlebih dan Laporan Gugatan Sederhana

PEDOMAN LAINNYA
1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang berada di bawahnya

Category : Uncategorized