cropped-pin-ZI-2.png

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A

85fdecbf-0cfd-4bae-9251-561e40b8cea0
header home
Pedoman Pengelolaan Bagian Umum
Juli 11, 2024
11:51 am

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM
1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3.Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4.UU No. 1 Tahun 1971Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004Tentang Pedoman Kearsipan
6.Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Memberlakukan Buku I
7.PP No. 38 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8.Perpres No. 70 Tahun 2012Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9.PMK No. 33/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10.Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11.Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001Tentang Sewa Rumah Negara
12.Permenkeu No. 96/PMK.06/2007Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13.PMK No. 244/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14.PMK No. 138/PMK.06/2010Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
15.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
16.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
17.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Category : Uncategorized
Skip to content