Pontianak, 25 Februari 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menggelar pertemuan daring untuk membahas berbagai agenda penting terkait pengelolaan keuangan negara. Kegiatan ini diikuti Perwakilan Satuan Kerja yakni Rahmah Harahap (Bendahara Pengeluaran) Pengadilan Agama Pontianak guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda utama disampaikan, di antaranya:

1. Rilis Kinerja APBN Periode Januari 2025 – KPPN Pontianak menyampaikan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025, termasuk pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Periode Januari 2025 – Pembahasan mengenai efektivitas serapan anggaran oleh satuan kerja serta identifikasi kendala yang dihadapi guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
3. Asistensi dan Evaluasi SAKTI – Pendampingan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memastikan kelancaran proses keuangan satuan kerja.
4. Asistensi dan Evaluasi Digitalisasi Pembayaran – Pembahasan mengenai upaya percepatan digitalisasi dalam sistem pembayaran pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
5. Sosialisasi Kebijakan Perpajakan dan Proses Bisnis Coretax – Penyampaian informasi terkini mengenai kebijakan perpajakan serta pengenalan proses bisnis Coretax untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja dalam kepatuhan perpajakan.

Kepala KPPN Pontianak menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, sejalan dengan transformasi digital yang terus dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan melalui evaluasi dan asistensi ini, satuan kerja dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya serta mendukung efektivitas belanja negara.

Dengan adanya kegiatan ini, KPPN Pontianak menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik bagi satuan kerja serta terus berinovasi dalam mendukung kebijakan fiskal nasional. Pertemuan daring ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di instansinya masing-masing.