Dasar Aturan tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A
- Home
- Tentang PA
- Sistem Pengelolaan Pengadilan
- SOP
- Standar dan Maklumat Pelayanan
- Peraturan Pengadilan
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan
- Program Kerja
- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Rencana Aksi Kinerja
- Indikator Kinerja
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
- Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
- Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Pedoman Perilaku Hakim
- Kode etik panitera dan Jurusita
- Kewajiban dan Larangan ASN
- Agenda Kegiatan
- Surat Menyurat Pimpinan
- Survey Kepuasan
- Layanan Publik
- Jam Kerja Kantor
- Fasilitas Publik
- Daftar Informasi Publik
- SOP Pelayanan Publik
- Informasi Perkara dan Persidangan
- Laporan
- Permohonan Informasi
- Pengaduan
- Informasi Pengawsan
- Prosedur Evakuasi
- Rencana Umum Pengadaan
- Pengumuman Pengadaan Barang
- Arsip File Multimedia
- Arsip Hasil Penelitian
- Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
- Layanan Hukum
- Prosedur Berperkara
- Syarat Pendaftaran Perkara
- Prosedur Perkara Tk. Pertama
- Prosedur Perkara Tk. Banding
- Prosedur Perkara Tk. Kasasi
- Prosedur Perkara Peninjauan Kembali (PK)
- Prosedur Eksekusi
- Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah
- Prosedur Mediasi
- Daftar Nama Mediator
- Prosedur Penyelesaian Perkara
- Prosedur Pengambilan Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan
- Hak-hak Pencari Keadilan
- Hak-hak Pokok dalam Proses Persidangan
- Hak-hak Perempuan dan Anak
- Layanan Bantuan Hukum
- Biaya Perkara
- Regulasi
- Prosedur Berperkara
- RB / ZI
- Kontak dan Alamat
