PENGA
DILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A
Home
Tentang PA
Pengantar Ketua
Visi dan Misi
Profil Pengadilan
Sejarah Pengadilan
Mantan Ketua Pengadilan
Tupoksi Pengadilan
Wilayah Yurisdiksi
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A
Profil Pejabat dan Pegawai
Pimpinan
Hakim
Pejabat Kepaniteraan
Pejabat Kesekretariatan
Panitera Pengganti
Kejurusitaan
STAF
PPPK
PPNPN
Sistem Pengelolaan Pengadilan
SOP
Standar dan Maklumat Pelayanan
Peraturan Pengadilan
Cetak Biru Pembaruan Peradilan
Program Kerja
Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja Tahunan
Rencana Aksi Kinerja
Indikator Kinerja
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
Pedoman Perilaku Hakim
Kode etik panitera dan Jurusita
Kewajiban dan Larangan ASN
Agenda Kegiatan
Surat Menyurat Pimpinan
Survey Kepuasan
Laporan Survey Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan
Laporan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Layanan Publik
Jam Kerja Kantor
Fasilitas Publik
Daftar Informasi Publik
SOP Pelayanan Publik
Informasi Perkara dan Persidangan
Informasi Perkara
Berperkara Secara e-Court
Panggilan Sidang Perkara Ghoib
Tata Tertib Persidangan
Delegasi/Bantuan Panggilan
Laporan
Laporan Perkara
Laporan Keadaan Perkara
Laporan Keuangan Perkara
Laporan Perkara Prodeo
Laporan Pengembalian Sisa Panjar
Laporan Setoran Uang Iwadh
Laporan Meja Informasi
Faktor Penyebab Cerai
Laporan Kepegawaian
Laporan Umum dan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran DIPA
Neraca Keuangan
Neraca BMN
CALK DIPA
CAL BMN
Laporan PNBP
Laporan Monev Bappenas
Daftar Aset dan Inventaris
Laporan Kinerja Instansi
Laporan Monev Capaian Kinerja
Laporan Tahunan
Laporan Pelaksanaan ZI
LHKPN / LHKASN
Laporan layanan Informasi
Permohonan Informasi
Pengaduan
Mekanisme Pengaduan
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
JANGKA WAKTU PENYELESIAN PENGADUAN
Alamat dan Kontak Pengaduan
Informasi Pengawsan
Prosedur / Pedoman Pengawasan
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
LANGKAH PEMERIKSAAN
Hukuman Disiplin
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
Prosedur Evakuasi
Rencana Umum Pengadaan
Pengumuman Pengadaan Barang
Arsip File Multimedia
Arsip Hasil Penelitian
Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
Layanan Hukum
Prosedur Berperkara
Syarat Pendaftaran Perkara
Prosedur Perkara Tk. Pertama
Prosedur Perkara Tk. Banding
Prosedur Perkara Tk. Kasasi
Prosedur Perkara Peninjauan Kembali (PK)
Prosedur Eksekusi
Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah
Prosedur Mediasi
Daftar Nama Mediator
Prosedur Penyelesaian Perkara
Prosedur Pengambilan Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan
Hak-hak Pencari Keadilan
Hak-hak Pokok dalam Proses Persidangan
Hak-hak Perempuan dan Anak
Layanan Bantuan Hukum
PosBakum
Syarat Permohonan Posbakum
Aturan Pelaksanaan Pos Bantuan
Laporan Pelaksanaan Posbakum
Pembebasan Biaya Perkara
Sidang di Luar Gedung
Pelayanan Sidang Terpadu
Biaya Perkara
Biaya Proses Berperkara
Radius Biaya Perkara
Biaya Hak Kepaniteraan
Regulasi
RB / ZI
Kontak dan Alamat
Pedoman Pengelolaan Pelaporan
Juli 11, 2024
12:05 pm
Pedoman Pengelolaan Pelaporan
1.
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2.
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
5.
Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7.
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
9.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
10.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
11.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
12.
UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
13.
PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Category :
Uncategorized
Previous
Pedoman Pengelolaan Perencanaan
Next
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Skip to content
Open toolbar
Accessibility Tools
Accessibility Tools
Increase Text
Increase Text
Decrease Text
Decrease Text
Grayscale
Grayscale
High Contrast
High Contrast
Negative Contrast
Negative Contrast
Light Background
Light Background
Links Underline
Links Underline
Readable Font
Readable Font
Reset
Reset