Selamat atas Pelantikan Ketua PTA Pontianak

Selamat Kepada Ibu Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. tela dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada 29 Agustus 2022 .
Selamat atas Pelantikan Ketua PTA Pontianak

Tutur Berdukacita

Keluarga Besar PA Pontianak Mengucapkan Belasungkawa atas meninggalnya Bapak SUDARMIN bin SLAMET KROMOREJO, Suami dari Ibu Suratna S, S.H (Jurusita PA Pontianak)
Tutur Berdukacita

PROGRAM PRIORITAS DITJEN BADILAG

Evaluasi dan Akselerasi Peradilan Agama Berkelas Dunia
PROGRAM PRIORITAS DITJEN BADILAG

ASN BERAKHLAK

Kami Berkomitmen mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Pontianak Berakhlak
ASN BERAKHLAK

Video Layanan dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama

Video Layanan dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama untuk Penyandang Disabiiltas
Video Layanan dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama

Video Profil Pengadilan Agama Pontianak

Video yang berisi Profil Pengadilan Agama Pontianak
Video Profil Pengadilan Agama Pontianak

Video Pembangunan Zona Integritas

Video yang berisi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020
Video Pembangunan Zona Integritas

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

E-Court

eCourt Mahkamah Agung adalah Layanan Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Online dan Pemanggilan Online.
E-Court

8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI

8 (Delapan) Nilai Utama mahkamah Agung RI

8 (Delapan) Nilai UTama Mahkamah Agung RI

nilai MA

1.KEMANDIRIAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2.INTEGRITAS

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

3.KEJUJURAN

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati

 

4.AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

5.RESPONSIBLITAS

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

6.KETERBUKAAN

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

7.KETIDAKBERPIHAKAN

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

8.Perlakuan yang sama di hadapan Hukum

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

8 (Delapan) Nilai Utama mahkamah Agung RI

  • Statistik Perkara
  • Statistik Keuangan
  • Statistik Pegawai
  • Artikel
  • Majalah
  • Bantuan Hukum

DATA STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2022

  

 STATISTIK PEGAWAI DAN TENAGA PPNPN / HONORER

NO

KETERANGAN

JUMLAH

1

2

3

1

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI

18

PEREMPUAN

27

2

STATUS

PNS

41

CPNS

4

3

KETUA

1

4

WAKIL KETUA

1

5

HAKIM

6

6

 

JABATAN

KEPANITERAAN

PANITERA

1

PANMUD

3

PANITERA PENGGANTI

12

JURU SITA

4

JURU SITA PENGGANTI

3

PRANATA PERADILAN

-

STAF

1

CPNS 3

KESEKRETARIATAN

STRUKTURAL

ES. II A

-

ES. II B

-

ES. III A

1

ES. III B

-

ES. IV A

3

ES. IV B

-

STAF

4

CPNS 1

FUNGSIONAL

P B/J

-

PRAKOM

-

PUSTAKAWAN

-

ARSIP ARIS

-

BENDAHARA

-

ANALIS KEPEGAWAIAN

-

PPNPN

PRAMUBAKTI

5

SECURITY

2

DRIVER

2

7

GOLONGAN

I

A

-

B

-

C

-

D

-

JUMLAH

-

II

A

-

B

-

C

4

D

1

JUMLAH

5

III

A

4

B

3

C

1

D

20

JUMLAH

28

IV

A

2

B

3

C

1

D

5

JUMLAH

11

8

PENDIDIKAN

SD

AGAMA

-

UMUM

-

SLTP

AGAMA

-

UMUM

-

SLTA

AGAMA

1

UMUM

4

SM/DIPLOMA

AGAMA

2

UMUM

3

S1

AGAMA

11

UMUM

17

S2

AGAMA

1

UMUM

5

S3

AGAMA

-

UMUM

-

JUMLAH PEGAWAI

45

JUMLAH PPNPN

9

 

 

 

 

MAJALAH PERADILAN AGAMA

Majalah Peradilan Agama Edisi 1 001

Edisi I | Mei 2013

Majalah Peradilan Agama Edisi 2 001

Edisi 2 | September 2013

Majalah Peradilan Agama Edisi 3 001

Edisi 3 | Februari 2014

Majalah Peradilan Agama Edisi 4 001

Edisi 4 | Juli 2014

Majalah Peradilan Agama Edisi 5 001

Edisi 5 | Desember 2014

Majalah Peradilan Agama Edisi 6 001

Edisi 6 | Mei 2015

 Majalah Peradilan Agama Edisi 7 001

Edisi 7 | Oktober 2015

 Majalah Peradilan Agama Edisi 8 001

Edisi 8 | Desember 2015

 Majalah Peradilan Agama Edisi 9 001

Edisi 9 | Juni 2016

Majalah PA Edisi 10 2016 001

Edisi 10 | Desember 2016

cover

Edisi 11 | April 2017

Majalah PA Edisi 12 2017

Edisi 12 | Agustus 2017

Cover majalah 13

Edisi 13 | Juni 2018

majalah 14 Sampul

Edisi 14 | November 2018

Cover majalah edisi 15

Edisi 15 | Juni 2019


Edisi 16 | Desember 2019 

MAGZ-PA MARET 2020 web 1 0011

Edisi 17 | Maret 2020

MAGZ-PA DESEMBER 2020 001

Edisi 18 | Desember 2020

 

Edisi 19 | Juli 2021

majalah PA edisi 20 komplit 0011 

Edisi 20 | Juli 2022

 



Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Selengkapnya

Eviden Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Pontianak

  • I. Manajemen Perubahan
  • II. Tata Laksana
  • III. Manajemen SDM
  • IV. Akuntabilitas Kinerja
  • V. Pengawasan
  • VI. Pelayanan Publik
Lihat Eviden Manajemen Perubahan Read More
Lihat Eviden Penataan Tata Laksana Read More
Lihat Eviden Penataan Sistem Manajemen SDM Read More
Lihat Eviden Penguatan Akuintabilitas Kinerja Read More
Lihat Eviden Penguatan Pengawasan Read More
Lihat Eviden Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Read More

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pontianak
Kelas I-A

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 8
Pontianak - Kalimantan Barat. KodePos 78124

Telp : 0561 - 711856
Fax : 0561 - 711646

WA : 0821 5056 0095

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

============================

           

    ig logo    twiter

     logo tiktok      google foto

============================

© 2019 | Pengadilan Agama Pontianak