Get Adobe Flash player

Pengajuan Permohonan PK

Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali (PK)

 

  1. Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sesudah Penetapan/Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru. Apabila alasan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti baru (Novom), maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
  3. Pemohon membayar biaya Peninjauan Kembali, dan biaya Peninjauan Kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Bendaharawan Penerima melalui Bank.
  4. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.
  5. Pihak lawan  mengajukan jawaban terhadap alasan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya alasan Permohonan Peninjauan Kembali.
  6. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya jawaban.
  7. Panitera Mahkamah Agung, menyampaikan salinan Putusan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Agama membaca putusan Peninjauan Kembali tersebut sebelum diserahkan kepada para pihak.

Pencarian Informasi

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic Danish Dutch English Filipino French German Italian Japanese Korean Spanish



LINK SITUS LAIN

POLLING

Apakah website ini telah memenuhi kebutuhan informasi anda di peradilan ?
 

Akses PA Se-Kalbar

 

ONLINE

Ada 52 tamu online

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday58
mod_vvisit_counterThis week458
mod_vvisit_counterThis month963
mod_vvisit_counterAll371736

GALERI FOTO.

Tutorial Penyelesaian

Gugatan Ekonomi Syariah


Video yang berisi tentang

cara penyelesaian perkara ekonomi syariah

dengan acara yang sederhana


KLIK DISINI

POJOK INFO

HINDARI CALO / MAKELAR KASUS (MARKUS) DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A



TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA DENGAN TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A


POSBAKUM

Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A telah bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam memberikan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi orang yang tidak mampu. Posbakum memberikan pelayanan antara lain Konsultasi, Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan dan Bantuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Pengadilan Agama.


BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Bagi Penggugat / Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan / gugatan secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan dengan melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan atau yang setingkatnya (Pasal 60B Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), atau keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).


PERLU INFORMASI ?

Hubungi Petugas Meja Informasi Kami di Nomor Telepon : (0561) 711856 atau datang langsung ke Gedung Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 8 Pontianak. Permintaan informasi akan dilayani jika berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Pengadilan Agama.

JAM PELAYANAN INFORMASI

Hari Senin s/d Kamis :

Pukul. 08.00 Wib - 16.30 Wib

Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib

Hari Jum'at :

Pukul. 08.00 Wib - 17.00 Wib

Istirahat : 11.30 Wib - 13.00 Wib